Suara Buruh di Akhir Tahun: Menuntut Upah Layak di Ibu Kota

Menjelang pergantian tahun, puluhan ribu buruh berencana turun ke jalan. Pada tanggal 29 dan 30 Desember 2025, Istana Negara akan menjadi saksi aksi demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Fokus utamanya sederhana: menuntut upah yang manusiawi.

 

Persoalan ini bermula dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta. Angka ini dinilai tidak masuk akal karena lebih rendah dibandingkan upah di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang yang mencapai Rp5,95 juta. Padahal, beban biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi.

 

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyoroti ketimpangan ini dengan tajam. Menurutnya, sangat ironis jika pekerja di pusat bisnis global Jakarta dibayar lebih rendah daripada pekerja pabrik di daerah lain.

 

“Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar di kawasan Sudirman dan Kuningan memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang? Upah buruh di pabrik panci lebih tinggi dibandingkan upah di bank-bank internasional. Jelas ini tidak masuk akal,” tegas Said Iqbal.

 

Tak hanya soal perbandingan wilayah, angka Rp5,73 juta tersebut ternyata masih di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis BPS, yakni Rp5,89 juta. Ada selisih sekitar Rp160 ribu yang harus ditanggung buruh setiap bulannya. Harapan buruh agar insentif transportasi dan pangan bisa membantu pun nyatanya tidak tepat sasaran. Berdasarkan survei lapangan, hanya sekitar 5 persen buruh yang merasakan manfaat tersebut.

 

Keresahan serupa juga terjadi di Jawa Barat. Buruh merasa kecewa karena rekomendasi upah dari para Bupati dan Wali Kota diubah atau bahkan dihilangkan oleh Gubernur Jawa Barat. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Said Iqbal pun menyampaikan kegelisahan para buruh yang merasa pemimpin mereka kurang peka terhadap realitas di lapangan.

 

“Jangan sibuk membuat konten,” ujar Said Iqbal menyampaikan aspirasi buruh Jawa Barat.

 

Karena dialog di tingkat daerah menemui jalan buntu, para buruh memutuskan untuk membawa aspirasi ini langsung ke hadapan Presiden. Aksi pada 29 Desember akan dimulai oleh seribu massa, dan puncaknya pada 30 Desember diperkirakan akan diikuti oleh sedikitnya 10.000 buruh yang melakukan konvoi sepeda motor dari berbagai wilayah menuju Jakarta.

 

Langkah ini adalah upaya terakhir bagi para buruh untuk memperjuangkan keadilan ekonomi. Jika tuntutan revisi upah ini tetap tidak didengar, mereka berkomitmen untuk terus melanjutkan aksi di bulan-bulan mendatang demi kesejahteraan keluarga mereka.