Menjelang pergantian tahun, puluhan ribu buruh berencana turun ke jalan. Pada tanggal 29 dan 30 Desember 2025, Istana Negara akan menjadi saksi aksi demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Fokus utamanya sederhana: menuntut upah yang manusiawi.
Persoalan ini bermula dari penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta. Angka ini dinilai
tidak masuk akal karena lebih rendah dibandingkan upah di daerah penyangga seperti
Bekasi dan Karawang yang mencapai Rp5,95 juta. Padahal, beban biaya
hidup di Jakarta jauh lebih tinggi.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyoroti ketimpangan ini
dengan tajam. Menurutnya, sangat ironis jika pekerja di pusat bisnis global
Jakarta dibayar lebih rendah daripada pekerja pabrik di daerah lain.
“Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk
akal jika perusahaan-perusahaan besar di kawasan Sudirman dan Kuningan memiliki
upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang? Upah buruh di pabrik
panci lebih tinggi dibandingkan upah di bank-bank internasional. Jelas ini
tidak masuk akal,” tegas Said Iqbal.
Tak hanya soal perbandingan wilayah, angka Rp5,73 juta
tersebut ternyata masih di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang
dirilis BPS, yakni Rp5,89 juta. Ada selisih sekitar Rp160 ribu yang harus
ditanggung buruh setiap bulannya. Harapan buruh agar insentif transportasi dan
pangan bisa membantu pun nyatanya tidak tepat sasaran. Berdasarkan survei
lapangan, hanya sekitar 5 persen buruh yang merasakan manfaat tersebut.
Keresahan serupa juga terjadi di Jawa Barat. Buruh merasa
kecewa karena rekomendasi upah dari para Bupati dan Wali Kota diubah atau
bahkan dihilangkan oleh Gubernur Jawa Barat. Kebijakan ini dinilai bertentangan
dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Said Iqbal pun menyampaikan kegelisahan
para buruh yang merasa pemimpin mereka kurang peka terhadap realitas di
lapangan.
“Jangan sibuk membuat konten,” ujar Said
Iqbal menyampaikan aspirasi buruh Jawa Barat.
Karena dialog di tingkat daerah menemui jalan buntu, para
buruh memutuskan untuk membawa aspirasi ini langsung ke hadapan Presiden. Aksi
pada 29 Desember akan dimulai oleh seribu massa, dan puncaknya pada 30 Desember
diperkirakan akan diikuti oleh sedikitnya 10.000 buruh yang melakukan konvoi
sepeda motor dari berbagai wilayah menuju Jakarta.
Langkah ini adalah upaya terakhir bagi para buruh untuk
memperjuangkan keadilan ekonomi. Jika tuntutan revisi upah ini tetap tidak
didengar, mereka berkomitmen untuk terus melanjutkan aksi di bulan-bulan
mendatang demi kesejahteraan keluarga mereka.
إرسال تعليق