ANAK HILANG 6 TAHUN TAK KUNJUNG DITEMUKAN, TANGIS SEORANG IBU PECAH DI KEMENPPPA

Suasana di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendadak haru pada Rabu (24/12). Dua orang ibu datang membawa beban berat di pundak mereka. Dengan suara yang bergetar dan mata yang sembap, mereka hadir bukan untuk sekadar bercerita, melainkan menagih janji negara atas keselamatan buah hati mereka yang hingga kini masih menjadi tanda tanya.

 

Salah satunya adalah Angelia Susanto. Baginya, waktu seolah berhenti sejak 30 Januari 2020. Itulah hari terakhir ia melihat anak tunggalnya, Enrico Johannes (EJ). Sudah enam tahun berlalu, namun keberadaan EJ yang kini berusia 6 tahun masih misterius. Meski yellow notice dan red notice dari Interpol telah diterbitkan untuk mengejar terduga pelaku, Teodoro Fernandez Carluen, hasilnya masih nihil.

 

Segala pintu telah Angelia ketuk. Mulai dari kepolisian, lembaga negara, Komisi III dan VIII DPR RI, hingga mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, semua upaya itu terasa seperti membentur tembok tinggi.

 

“Red notice sudah ada, tapi tidak ada tindakan nyata,” ujar Angelia dengan nada getir. Ia mempertanyakan di mana posisi negara saat masa depan anaknya berada dalam ketidakpastian yang panjang.

 

Kisah serupa dialami oleh seorang ibu berinisial RK. Meski sempat tertatih, ia sedikit bernapas lega karena laporan kepolisiannya kini resmi naik ke tahap penyidikan. Ia sangat mengapresiasi langkah Polres Jakarta Utara yang menerapkan Pasal 330 KUHP sesuai putusan Mahkamah Konstitusi demi melindungi hak anak.

 

Namun, RK sadar ini barulah awal. Ia berharap proses ini tidak hanya berhenti di atas kertas atau menjadi urusan administrasi belaka. Baginya, setiap hari yang tertunda adalah beban psikologis bagi sang anak.

 

“Perkara yang menyangkut hak asuh, keselamatan, dan kondisi psikologis anak tidak boleh berlarut-larut,” tegas RK.

 

Menanggapi jeritan hati kedua ibu ini, pihak KemenPPPA menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan tanpa pengawalan. Jika instruksi internasional seperti red notice tidak segera ditindaklanjuti, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa dan masa depan generasi bangsa.

 

KemenPPPA berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini secara berkala. Mereka menuntut akuntabilitas dan langkah nyata dari aparat penegak hukum karena bagi seorang anak yang terpisah dari orang tuanya, penundaan keadilan adalah bentuk penderitaan yang berkepanjangan.

 

Hari itu, kedua ibu tersebut pulang dengan satu harapan sederhana: Agar Negara Benar-Benar Hadir, Menjemput Anak-Anak Mereka, Dan Mengakhiri Penantian Yang Menyakitkan Ini.