Bareskrim Polri Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Atlet Panjat Tebing Pelatnas

Bayangkan seorang atlet remaja yang setiap hari berlatih keras di bawah pengawasan pelatihnya, berharap suatu hari bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Namun, alih-alih mendapat perlindungan dan bimbingan, justru ia menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan yang paling mengerikan. Inilah realita pahit yang kini sedang diusut Bareskrim Polri dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan mantan kepala pelatih tim nasional panjat tebing Pelatnas.

 

Kasus ini resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri pada 3 Maret 2026. Laporan ini bukan sekadar pengaduan biasa, melainkan mencerminkan dugaan sistematis penyalahgunaan posisi sebagai pelatih terhadap atlet putri binaannya. Panjat tebing sendiri merupakan salah satu cabang olahraga yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Atlet-atlet muda dari berbagai daerah dikumpulkan dalam program Pelatnas untuk persiapan event-event besar, mulai dari SEA Games hingga kualifikasi Olimpiade. Asrama atlet menjadi rumah kedua mereka, tempat di mana kepercayaan terhadap pelatih seharusnya menjadi pondasi utama. Sayangnya, kepercayaan itu justru disalahgunakan.

 

Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan kasus ini. Menurutnya, laporan polisi tersebut berkaitan erat dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pelatih terhadap atlet binaannya.

 

“Pada hari ini kami menyampaikan perkembangan kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana laporan polisi Nomor LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 3 Maret 2026, dengan modus diduga menyalahgunakan kewenangan serta memanfaatkan kerentanan atau keadaan atlet putri untuk melakukan perbuatan cabul hingga persetubuhan,” ujar Brigjen Pol Nurul Azizah.

 

Peristiwa yang dilaporkan diduga berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 2021 hingga 2025. Lokasi utama kejadian berada di Asrama Atlet Bekasi, Jalan Harapan Indah Boulevard No.10–12, Medan Satria, Bekasi Utara. Asrama ini bukan tempat sembarangan; di sinilah para atlet nasional tinggal, berlatih, dan menjalani program pembinaan intensif. Selain itu, perbuatan serupa juga diduga terjadi di beberapa negara saat tim mengikuti pertandingan internasional. Situasi jauh dari rumah, tekanan kompetisi, serta ketergantungan penuh terhadap pelatih membuat atlet putri semakin rentan. Dalam dunia olahraga, terutama cabang yang menuntut kedekatan fisik seperti panjat tebing, batas antara pembinaan dan penyalahgunaan seringkali kabur jika tidak ada pengawasan ketat.

 

Pelapor dalam kasus ini berinisial SD, yang bertindak sebagai penerima kuasa dari para korban. Para korban sendiri adalah atlet putri yang masih aktif dalam program Pelatnas panjat tebing. Sementara itu, terlapor berinisial HB merupakan mantan Head Coach atau Kepala Pelatih tim nasional. Posisinya sebagai pelatih utama memberinya akses penuh terhadap jadwal latihan, penginapan, hingga perjalanan ke luar negeri. Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) sebagai induk organisasi telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan HB dari jabatannya. Keputusan ini menunjukkan komitmen federasi untuk tidak mentolerir pelanggaran berat terhadap etika olahraga dan perlindungan atlet.

 

Penyidik Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri tidak tinggal diam. Sejak laporan masuk, berbagai langkah penyelidikan awal langsung dilakukan. Pada 6 Maret 2026, penyidik telah melakukan klarifikasi mendalam terhadap pelapor SD dan salah satu atlet berinisial PJ. Selain itu, korban juga didampingi untuk menjalani pemeriksaan visum et repertum di RS Polri Kramat Jati. Visum et repertum adalah pemeriksaan medis forensik yang sangat penting untuk mengumpulkan bukti fisik terkait kekerasan seksual, mulai dari luka hingga jejak biologis yang dapat menjadi alat bukti kuat di pengadilan.

 

Langkah berikutnya dilakukan pada 9 Maret 2026. Penyidik kembali memanggil empat atlet lain dengan inisial RS, PL, KA, NA, dan AV untuk klarifikasi. Mereka juga dibuatkan surat permintaan visum et repertum serta visum psikiatrikum di rumah sakit yang sama. Visum psikiatrikum menjadi krusial karena kasus kekerasan seksual sering meninggalkan trauma mendalam yang tidak terlihat secara fisik. Pemeriksaan ini membantu penyidik memahami dampak psikologis jangka panjang terhadap korban, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma yang dapat memengaruhi karir atlet mereka di masa depan.

 

Menariknya, pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tidak diperlukan dalam kasus ini. Alasannya, para korban sudah mendapatkan dukungan psikologis dan hukum yang memadai dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI). Hal ini menunjukkan bahwa federasi tidak hanya memberhentikan pelatih, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pemulihan korban. Pendampingan internal seperti ini sering menjadi kunci dalam kasus olahraga, karena atlet biasanya lebih nyaman berbicara dengan pihak yang sudah mereka kenal.

 

Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti awal yang sangat penting. Di antaranya adalah laporan awal dugaan pelecehan seksual yang disampaikan Federasi Panjat Tebing Indonesia pada 14 Februari 2026, keputusan Pengurus Pusat FPTI tentang pemusatan latihan nasional tahun 2025, serta dokumen identitas dan percakapan WhatsApp antara atlet putri dengan terlapor. Chat WhatsApp ini menjadi bukti digital yang sangat kuat di era sekarang. Pesan-pesan yang dikirim pelatih sering kali mengungkap pola grooming atau pendekatan bertahap yang dimulai dari nasihat latihan hingga permintaan bertemu secara pribadi.

 

Berdasarkan pendalaman sementara, penyidik menduga terlapor HB memanfaatkan posisinya sebagai kepala pelatih untuk mendekati para atlet. Ia menggunakan otoritasnya untuk mengatur jadwal latihan pribadi, mengawasi tidur atlet, hingga menemani perjalanan ke luar negeri. Semua itu menciptakan situasi di mana atlet sulit menolak karena takut kehilangan kesempatan bertanding atau bahkan dicoret dari tim nasional.

 

“Modus operandi yang diduga dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan sebagai Head Coach pelatnas dengan memanfaatkan kerentanan atlet putri, kemudian melakukan perbuatan cabul seperti memeluk, mencium, meraba hingga melakukan masturbasi dan persetubuhan,” ungkap Brigjen Pol Nurul Azizah.

 

Saat ini, penyidik masih terus bekerja keras. Mereka sedang melaksanakan visum terhadap semua korban, pemeriksaan psikiatrikum, pengecekan tempat kejadian perkara di Asrama Bekasi, serta klarifikasi terhadap para saksi dan terlapor sendiri. Selain itu, pengumpulan alat bukti lain terus dilakukan, mulai dari rekaman CCTV asrama hingga testimoni pelatih dan staf lain yang mungkin mengetahui kejadian tersebut.

 

“Penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti lainnya guna membuat terang peristiwa yang dilaporkan,” tambah Brigjen Pol Nurul Azizah.

 

Dalam perkara ini, terlapor HB disangkakan melanggar Pasal 6 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 15 UU yang sama. Undang-undang ini merupakan payung hukum modern yang lahir untuk melindungi korban kekerasan seksual di berbagai lingkungan, termasuk dunia olahraga dan pendidikan. Pasal 6 secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan hubungan kekuasaan atau kewenangan. Ancaman pidananya cukup berat, yaitu penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Lebih lagi, hukuman tersebut dapat diperberat hingga sepertiga apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup pendidikan atau olahraga, serta dilakukan berulang kali terhadap lebih dari satu korban. Aggravasi ini mencerminkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera terhadap pelaku yang seharusnya menjadi teladan.

 

Kasus ini bukan hanya soal hukum semata. Ini menjadi cermin bagi seluruh ekosistem olahraga Indonesia. Panjat tebing sedang naik daun; prestasi atlet muda kita di level Asia dan dunia semakin gemilang. Namun, di balik sorotan medali, ada kerentanan yang harus dijaga. Program Pelatnas yang sentralistik memang efektif untuk prestasi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat. FPTI telah menunjukkan langkah cepat dengan memberhentikan pelatih tersebut, namun kasus ini juga menjadi pelajaran bagi semua federasi olahraga lain untuk memperkuat kode etik, menyediakan hotline pengaduan anonim, serta melibatkan psikolog independen dalam tim pelatih.

 

Para korban saat ini sedang menjalani proses pemulihan. Trauma yang mereka alami bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Mereka yang seharusnya fokus pada teknik panjat dan strategi kompetisi, kini harus berjuang melawan luka batin yang mungkin memengaruhi performa mereka di masa depan. Dukungan dari FPTI dalam bentuk pendampingan psikologis menjadi harapan agar mereka tetap bisa melanjutkan mimpi mengharumkan Merah Putih.

 

Penyidikan masih berjalan. Bareskrim Polri berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan bagi para atlet. Masyarakat, terutama pecinta olahraga, tentu menanti perkembangan selanjutnya. Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap prestasi olahraga nasional, ada manusia yang harus dilindungi—bukan hanya dari lawan di arena, tetapi juga dari orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung.

 

Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau. Bagi para atlet lain yang mungkin mengalami hal serupa, ingatlah bahwa melapor adalah langkah berani pertama menuju keadilan. Federasi, pemerintah, dan aparat hukum semakin siap mendampingi. Semoga kasus ini menjadi titik balik bagi perlindungan atlet Indonesia, sehingga dunia olahraga kita benar-benar menjadi tempat yang aman dan bermartabat.