Skandal Manipulasi Saham: OJK Serbu Kantor PT MASI, dalam Investigasi IPO yang Mengguncang Pasar Modal

Di tengah dinamika pasar keuangan Indonesia yang semakin kompleks, sebuah kejadian mengejutkan baru saja mengguncang kepercayaan investor. Pada Rabu, 4 Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) melakukan penggeledahan mendadak di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), yang berlokasi di Gedung Treasury Tower, kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.

 

Tindakan ini bukanlah operasi biasa, melainkan bagian dari penyidikan mendalam atas dugaan pelanggaran serius di sektor pasar modal, termasuk manipulasi informasi selama proses penawaran umum perdana saham (IPO) dan transaksi palsu yang berpotensi merugikan investor secara luas. Insiden ini menyoroti kerentanan sistem keuangan nasional dan menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk melindungi investor ritel, yang sering kali menjadi pihak paling rentan dalam skema manipulatif seperti ini.

 

Bayangkan skenario di mana harga saham sebuah perusahaan melonjak secara tidak wajar hingga ribuan persen dalam waktu singkat, tapi di balik lonjakan itu tersembunyi praktik curang seperti insider trading dan rekayasa data. Dugaan ini kini menyeret PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, salah satu pemain utama di industri sekuritas Tanah Air.

 

Sebelum menyelami detail kasusnya, penting untuk memahami latar belakang perusahaan ini agar konteksnya lebih jelas. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia didirikan pada tahun 1999 sebagai bagian dari grup Mirae Asset Securities, perusahaan sekuritas terbesar di Korea Selatan berdasarkan kapitalisasi pasar. Di Indonesia, perusahaan ini beroperasi sebagai anak usaha dari Mirae Asset Daewoo Co., Ltd., dengan fokus pada layanan investasi komprehensif seperti brokerage saham, investment banking, penjamin emisi efek, dan manajemen kekayaan.

 

Berkantor pusat di Treasury Tower, SCBD, PT Mirae Asset Sekuritas telah berkembang pesat sejak berdiri, menjadi broker ritel nomor satu di Indonesia berdasarkan nilai transaksi, frekuensi, dan volume pada 2021, serta meraih penghargaan sebagai brokerage terbaik sejak 2022. Perusahaan ini juga inovatif, dengan platform seperti M-STOCK untuk trading saham, NAVI untuk investasi reksa dana mulai dari Rp100.000, serta HOTS dan Neo HOTS untuk analisis pasar. Berizin dan diawasi oleh OJK, PT Mirae Asset Sekuritas memiliki lebih dari 500 karyawan dan jaringan luas, termasuk kampanye edukasi investasi seperti Office Education Visit untuk konsultasi gratis. Namun, di balik prestasi ini, tuduhan terkini bisa merusak reputasi yang dibangun selama lebih dari dua dekade, terutama mengingat perusahaan ini juga pernah tersangkut dugaan akses ilegal akun nasabah pada akhir 2025, dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

 

Penggeledahan ini dipicu oleh dugaan tindak pidana yang terjadi antara 2020 hingga 2022, melibatkan PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) dengan PT Mirae Asset Sekuritas sebagai underwriter. OJK menduga adanya manipulasi informasi fakta material, di mana pihak afiliasi yang menerima fixed allotment dalam IPO tidak dilaporkan dengan benar. Fixed allotment sendiri adalah mekanisme alokasi saham tetap kepada investor tertentu sebelum IPO dibuka untuk publik, dan ketidaktransparanan ini berpotensi menyesatkan investor umum.

 

Pelanggaran ini diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, laporan penggunaan dana IPO juga diduga tidak sesuai dengan kondisi aktual, yang berarti dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan bisnis mungkin dialihkan atau dilaporkan secara fiktif. Ini bukan hanya kesalahan kecil; hal ini bisa menyebabkan kerugian finansial bagi ribuan investor yang mengandalkan informasi tersebut untuk membuat keputusan.

 

Lebih parah lagi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu atau wash sale, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 undang-undang yang sama. Transaksi semu ini melibatkan perdagangan antar pihak terafiliasi, dengan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee yang bertindak sebagai "perantara palsu" untuk memanipulasi harga saham. Enam operator di bawah kendali tersangka diduga menjalankan skema ini, menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler naik hingga sekitar 7.150 persen.

 

Dampaknya luar biasa: investor ritel melihat kenaikan ini sebagai peluang emas, padahal itu hasil rekayasa. Skema semacam ini mirip dengan pump and dump, di mana harga dipompa secara artifisial sebelum pelaku utama menjual saham mereka, meninggalkan kerugian bagi pemegang saham kecil. Dalam konteks lebih luas, praktik ini merusak prinsip keadilan (fairness) di pasar modal, di mana semua investor seharusnya memiliki akses informasi yang setara dan transaksi yang transparan. Di Indonesia, kasus serupa bukan hal baru; misalnya, pada era 2000-an, manipulasi saham memicu reformasi regulasi, yang akhirnya melahirkan OJK pada 2011 untuk menggantikan Bapepam-LK dan memperkuat pengawasan.

 

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan tahap penting untuk memperkuat bukti. “Kami dari OJK dan Bareskrim Polri melakukan kegiatan penyidikan yaitu penggeledahan. Penggeledahan di PT MA. Bareskrim mendampingi kami dalam proses tersebut,” ujar Daniel kepada awak media di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (4/3). Ia menambahkan bahwa perkara ini melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI itu sendiri. Beneficial owner merujuk pada pemilik sebenarnya di balik perusahaan, yang kadang disembunyikan untuk menghindari aturan. Menurut Daniel, modus operandi mencakup insider trading, penggunaan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, manipulasi IPO, dan transaksi semu yang berlangsung selama periode tersebut. Praktik ini dinilai melanggar prinsip keadilan dalam transaksi pasar modal.

 

OJK telah menetapkan ASS dan MWK sebagai tersangka, dengan dugaan pelanggaran yang sama seperti disebutkan. “Dua orang tersangka sudah kami selesaikan berkasnya dan telah kami kirim ke kejaksaan. Saat ini tinggal menunggu P-21,” jelas Daniel. P-21 adalah tahap di mana kejaksaan menyatakan berkas lengkap dan siap disidangkan, menandakan proses hukum semakin mendekati pengadilan. Selain itu, OJK telah membekukan sekitar 2 miliar lembar saham senilai Rp14,5 triliun, dihitung dari harga saham sekitar Rp7.000 per lembar selama 2021-2023. Pembekuan ini mencegah saham tersebut diperdagangkan sementara, menghindari eksploitasi lebih lanjut oleh pelaku. Langkah ini krusial mengingat nilai besar tersebut bisa mengganggu stabilitas pasar jika dibiarkan.

 

Dalam penyidikan, OJK telah memeriksa 25 saksi dari berbagai pihak, termasuk karyawan PT MASI, PT BEBS, perbankan, nominee, dan terkait lainnya. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam penegakan hukum. Daniel juga menyebutkan bahwa barang bukti yang disita sebagian besar berupa dokumen dan perangkat penyimpanan data seperti USB. “Nanti di kantor akan kami pilah-pilah. Yang tidak diperlukan akan kami kembalikan. Aset tidak ada, mayoritas berupa dokumen dan media penyimpanan data,” ujarnya. Ini mencerminkan betapa bukti digital menjadi elemen kunci dalam kasus keuangan modern, di mana jejak transaksi sering tersimpan dalam bentuk elektronik.

 

Untuk konteks lebih dalam, pasar modal Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan pasca-krisis 1998, dengan OJK sebagai penjaga gerbang utama untuk transparansi dan perlindungan investor. Kasus ini mirip dengan insiden manipulasi saham pada 2019, yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan mendorong peningkatan regulasi. Bagi investor ritel, dampaknya sangat nyata: hilangnya tabungan, dana pendidikan, atau investasi pensiun. Di sisi PT Mirae Asset Sekuritas, perusahaan menyatakan menghormati proses hukum dan tetap menjalankan operasi bisnis secara normal, sambil menekankan komitmen sebagai mitra investasi tepercaya dengan solusi inovatif. Namun, jika terbukti, ini bisa menjadi pelajaran bagi industri untuk memperketat kontrol internal dan etika bisnis.

 

Secara lebih luas, kejadian ini menekankan urgensi edukasi investor. Banyak yang tergoda oleh kenaikan saham cepat tanpa mengecek fundamental perusahaan. IPO, sebagai momen perusahaan go public untuk meraup dana, harus diawasi ketat agar tidak dimanfaatkan untuk kecurangan. OJK telah meluncurkan program literasi keuangan untuk membantu masyarakat memahami risiko ini. Selain itu, teknologi seperti blockchain berpotensi meningkatkan transparansi transaksi di masa depan, meskipun adopsinya di Indonesia masih terbatas.

 

OJK dan Bareskrim Polri menegaskan komitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara profesional, sesuai hukum, guna menjaga integritas pasar modal. Tindakan tegas ini adalah manifestasi dari dedikasi jangka panjang dalam melindungi investor dan masyarakat, serta memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap utuh. Bagi pelaku pasar, ini pengingat bahwa transparansi adalah kewajiban, bukan opsi. Di era gejolak ekonomi global, Indonesia butuh pasar modal yang kuat dan adil untuk mendukung pertumbuhan. Apakah kasus ini akan memicu reformasi lebih lanjut? Waktu akan menjawab, tapi investor harus tetap vigilant dan regulator terus waspada.