Indonesia di Garis Depan Perdamaian Gaza: Komitmen Strategis Prabowo dan Tantangan Rekonstruksi Pasca-Konflik

Pada 19 Februari 2026, di ruang pertemuan bergengsi di Washington DC, terjadi momen diplomatik yang jarang terlihat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Indonesia Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin dunia dalam Inaugural Meeting of the Board of Peace (BoP). Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang “sangat tangguh, cerdas, dan dihormati semua orang”, bahkan mengaku “tidak ingin berhadapan dengannya”. Pujian itu bukan sekadar basa-basi. Di baliknya ada pengakuan atas posisi strategis Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, dalam upaya menjaga stabilitas global, khususnya di Gaza, Palestina.

 

Pertemuan itu bukan hanya ajang saling memuji. Di sana diumumkan pembentukan International Stabilization Force (ISF), pasukan stabilisasi multinasional yang akan mengawasi gencatan senjata dan mendukung transisi menuju pemerintahan sipil di Gaza. Indonesia ditunjuk sebagai Wakil Komandan ISF dan berkomitmen mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk misi non-tempur: bantuan kemanusiaan, medis, pelatihan kepolisian sipil, serta rekonstruksi infrastruktur dasar. Negara-negara lain yang bergabung termasuk Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania. Langkah ini menandai pergeseran penting: dari seruan moral menjadi aksi konkret di lapangan.

 

Konteks Geografis: Mengapa Gaza Begitu Sulit Distabilkan?

Gaza adalah wilayah sempit seluas 365 km², kurang lebih seukuran Kabupaten Sleman, dengan panjang 41 km dan lebar hanya 6 - 12 km. Di wilayah sekecil itu tinggal lebih dari 2,2 juta jiwa, menjadikannya salah satu daerah terpadat di dunia (sekitar 6.000 jiwa/km²). Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Mediterania, selatan dengan Semenanjung Sinai (Mesir) sepanjang 11 km, dan timur serta utara dengan Israel sepanjang 51 km. Dua perlintasan utama, Rafah (ke Mesir) dan Erez/Kerem Shalom (ke Israel), menjadi pintu masuk dan keluar satu-satunya, sering kali ditutup karena alasan keamanan.

 

Kepadatan penduduk yang ekstrem, dikombinasikan dengan blokade darat-laut-udara sejak 2007, membuat Gaza sangat rentan terhadap krisis kemanusiaan. Air tanahnya sudah tercemar garam dan limbah, listrik hanya tersedia 4 - 8 jam sehari sebelum eskalasi terbaru, dan lebih dari 70% penduduk bergantung pada bantuan internasional bahkan sebelum perang 2023 - 2025. Geografi sempit ini membuat setiap serangan militer atau penghancuran infrastruktur berdampak langsung pada seluruh populasi, tidak ada “daerah aman” yang cukup luas untuk evakuasi massal.

 

Akar Penyebab Konflik: Sejarah yang Terus Berulang

Konflik Israel-Palestina bukanlah pertikaian baru. Akarnya dapat ditelusuri ke akhir abad ke-19 ketika gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat akibat Zionisme dan pogrom di Eropa Timur. Deklarasi Balfour 1917 yang mendukung “rumah nasional bagi bangsa Yahudi” di Palestina memicu ketegangan dengan penduduk Arab yang telah tinggal di sana selama berabad-abad.

 

Setelah Perang Dunia II dan Holocaust, PBB mengusulkan pembagian wilayah pada 1947. Rencana itu diterima pihak Yahudi tetapi ditolak pihak Arab, memicu Perang 1948. Akibatnya, sekitar 750.000 warga Palestina mengungsi (dikenal sebagai Nakba). Gaza kemudian berada di bawah kendali Mesir hingga Perang Enam Hari 1967, ketika Israel menduduki Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Sinai, dan Dataran Tinggi Golan.

 

Siklus kekerasan berlanjut: Intifada, Oslo Accords yang gagal total, pengambilalihan Gaza oleh Hamas pada 2007, blokade Israel-Mesir, serta beberapa operasi militer besar (2008–2009, 2014, 2021, dan eskalasi 2023–2025). Penyebab utama yang terus muncul adalah:

-          Sengketa tanah dan hak pengungsi 

-          Ketidaksepakatan status Yerusalem 

-          Pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat 

-          Perpecahan internal Palestina (Fatah vs Hamas) 

-          Ketidakpercayaan mendalam antarpihak dan campur tangan kekuatan eksternal

 

Dampak terhadap Infrastruktur: Kerusakan yang Sulit Dibayangkan

Menurut laporan PBB dan Bank Dunia hingga awal 2026, lebih dari 83% bangunan di Gaza rusak atau hancur total. Kerugian infrastruktur kritis diperkirakan mencapai US$18,5 miliar. Beberapa angka mencolok:

-          Sekitar 100.000 - 120.000 unit rumah hancur atau rusak parah 

-          Lebih dari 70 juta ton puing berserakan 

-          Jaringan air, listrik, dan sanitasi lumpuh hampir total 

-          350 km terowongan bawah tanah (sebagian digunakan militer, sebagian sipil) harus dinetralisir 

-          Sistem transportasi (jalan, pelabuhan kecil, bandara Gaza yang sudah lama ditutup) hancur 

-          Fasilitas kesehatan dan pendidikan rata-rata rusak 70 - 90%

 

Akibatnya, lebih dari 90% penduduk Gaza hidup dalam kondisi rentan ekstrem. Rekonstruksi yang direncanakan Board of Peace sangat ambisius: tahap awal membangun kembali >100.000 rumah di Rafah, membersihkan puing, memulihkan air dan listrik, lalu tahap jangka panjang menargetkan >400.000 unit hunian baru, pembangunan pelabuhan, bandara, kawasan industri pesisir, serta pembentukan ekonomi mandiri.

 

Peran Indonesia: Fakta, Analisis, dan Tantangan

Indonesia bukan pemain baru dalam misi perdamaian PBB, negara ini termasuk 10 kontributor terbesar pasukan perdamaian selama beberapa dekade. Namun keterlibatan di Gaza memiliki bobot politik dan simbolis yang berbeda:

 

1.  Fakta

   - Komitmen 8.000 personel TNI (non-kombatan) 

   - Jabatan Wakil Komandan ISF 

   - Fokus: medis, kemanusiaan, pelatihan polisi sipil, rekonstruksi awal (terutama sektor Rafah) 

   - Dukungan penuh terhadap rencana 20 poin Trump dan solusi dua negara

 

2.  Penyebab keterlibatan

   - Konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan dukungan historis terhadap Palestina 

   - Populasi Muslim terbesar di dunia → legitimasi domestik kuat 

   - Keinginan meningkatkan peran global Indonesia di era Prabowo 

   - Peluang menguji kemampuan diplomasi dan militer di medan yang sangat kompleks

 

3.  Dampak yang diharapkan

   - Percepatan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi 

   - Penguatan citra Indonesia sebagai aktor netral dan kredibel di dunia Islam 

   - Kontribusi nyata terhadap stabilitas regional Timur Tengah

 

4.  Tantangan utama

   - Risiko operasional di zona multi-ancaman (ranjau, puing, potensi tembakan sporadis) 

   - Ketidakpastian politik: apakah ISF benar-benar netral atau condong ke satu pihak? 

   - Perpecahan internal Palestina → siapa yang akan mengelola pemerintahan sipil nanti? 

   - Resistensi dari kelompok-kelompok radikal yang menolak kehadiran pasukan asing 

   - Tekanan domestik jika misi dianggap “terlalu dekat dengan AS-Israel” 

   - Skala kerusakan yang sangat besar membutuhkan dana dan koordinasi puluhan tahun

 

Optimisme yang Waspada

Prabowo Subianto berulang kali menyatakan keyakinannya: “Kami tahu ada banyak hambatan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis.” Optimisme itu penting, namun harus diimbangi kewaspadaan realistis. Gaza bukan hanya soal gencatan senjata sementara, melainkan membangun kembali kehidupan dari puing-puing, secara fisik, ekonomi, dan politik.

 

Indonesia, dengan komitmen 8.000 prajurit, posisi Wakil Komandan, dan pengalaman perdamaian selama puluhan tahun, kini berada di posisi yang jarang dimiliki negara berkembang: menjadi salah satu penentu arah transisi pasca-konflik di salah satu titik paling panas di dunia. Keberhasilan atau kegagalan misi ini tidak hanya menentukan nasib Gaza, tetapi juga kredibilitas Indonesia sebagai kekuatan menengah yang mampu berkontribusi pada perdamaian global.

 

Jalan masih panjang. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ada kerangka kerja internasional yang melibatkan banyak negara Muslim, didukung komitmen dana besar, dan diiringi janji rekonstruksi ambisius. Indonesia memilih untuk tidak hanya menonton dari kejauhan, melainkan turun tangan membangun.