Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan
komitmennya terhadap perlindungan anak dengan menggelar Forum Group Discussion
(FGD). Acara penting ini diadakan di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, pada
Selasa (4/11/2025), mengangkat tema strategis: “Sinergi Antar Lembaga untuk
Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Solusi Terbaik
FGD ini merupakan inisiasi kolaboratif dari Polri yang
bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam menjamin perlindungan hak anak.
Fokus utamanya adalah anak-anak yang belakangan ini terlibat dalam aksi
demonstrasi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama yang kompeten, yaitu Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri
Fauzi, M.Si.
Dalam paparannya, Menteri PPPA menekankan betapa
pentingnya menggunakan pendekatan berperspektif perlindungan anak dalam setiap
tahapan proses hukum yang melibatkan anak-anak. Ia menyoroti beberapa kasus di
Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana sejumlah anak ikut serta dalam demonstrasi
tanpa sepenuhnya menyadari risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul.
Keterlibatan Anak: Antara Rasa Penasaran dan Informasi
Keliru
Menteri Arifatul Choiri mengungkapkan adanya temuan yang
mengkhawatirkan mengenai motif keterlibatan anak dalam aksi tersebut.
“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa
demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa
ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,” ujar
Arifatul Choiri.
Ia menambahkan, beberapa anak bahkan diajak dengan dalih
yang menyesatkan, seperti menghadiri konser musik atau pertandingan sepak bola,
namun pada akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi unjuk rasa. Tentu saja,
situasi ini menimbulkan kejutan dan kekhawatiran besar bagi para orang tua,
karena anak-anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.
Komitmen Pemerintah: Hak Pendidikan Tetap Terjamin
Meskipun dihadapkan pada situasi yang kompleks, Arifatul
menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan seluruh lembaga terkait memiliki komitmen
kuat untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Sinergi yang telah berjalan
telah membuahkan hasil positif.
“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang
sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap
bersekolah secara daring,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kolaborasi lintas
lembaga merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan perlindungan anak,
sejalan dengan arahan Presiden RI.
“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang
bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita
melaksanakan semangat itu bersama,” tegas Arifatul Choiri.
FGD ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang konkret
guna memperkuat sinergi antar lembaga. Tujuannya jelas: mencegah keterlibatan
anak dalam situasi yang berpotensi melanggar hukum, serta menjamin pemenuhan
dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
إرسال تعليق